Rapat Paripurna VII DPRD Kota Pagar Alam Pembahasan RAPBD –P Tahun Anggaran 2020

Rapat Paripurna VII DPRD Kota Pagar Alam Pembahasan RAPBD –P Tahun Anggaran 2020

 

Bagian Hukum & Persidangan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam

 

PAGAR ALAM – DPRD Kota Pagaralam melaksanakan Rapat Paripurna VII pembahasan RAPBD perubahan Tahun anggaran 2020. Rapat berlangsung pukul 10:30 dihadiri oleh Walikota Pagaralam Alpian Maskoni SH, Anggota DPRD, Kapolres Pagaralam AKBP Dolly Gumara, Kajari, Pabung, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, seluruh kepala Dinas, kepala Badan, Seluruh Camat dan Lurah Pembukaan rapat dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Pagaralam Hj. Desy Siska, SE.

Dalam penyampaiannya Walikota Pagaralam Alpian Maskoni SH mengatakan, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan Money follows program dengan cara memastikan hanya dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi kementrian atau lembaga yang bersangkutan.

Rencana kerja pemerintah tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementrian/lembaga dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2020 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Hal ini mempunyai arti bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung tercapainya 5 prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, yang meliputi pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup dan stabilitas pertahnan dan keamanan.

Singkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah, lebih lanjut dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggran 2020.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

 

Sumber : Sumsel Terkini

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply